Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat
Tugas dan Kewenangan KPU Kab. Wonogiri
Diposting tanggal: 27 April 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

A. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan

     Perwakilan, Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi :

  1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten;
  2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
  6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  7. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
  8. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi  di  Kabupaten berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
  9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
  10. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan mengumumkannya;
  11. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  12. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
  13. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan  yang  disampaikan  oleh  Panwaslu Kabupaten;
  14. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang  sedang  berlangsung berdasarkan rekomendasi  Panwaslu  Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupate kepada masyarakat;
  16. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  17. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau Undang-Undang.

B. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan  Pemilu  Presiden  dan  Wakil Presiden

     meliputi:

  1. Menjabarkan  program  dan  melaksanakananggaran  serta  menetapkan  jadwal  di Kabupaten;
  2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di  Kabupaten berdasarkan  peraturan perundang-undangan;
  3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
  6. Menyampaikan  daftar  pemilih  kepada  KPU Provinsi;
  7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  8. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
  9. Memeriksa memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
  10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan  yang  disampaikan  oleh  Panwaslu Kabupaten;
  11. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbuktimelakukan  tindakan  yang  mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang  sedang  berlangsung berdasarkan rekomendasi  Panwaslu  Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. Melaksanakan  sosialisasi  penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
  13. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  14. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau Undang-Undang.

C. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

     meliputi:

  1. Merencanakan program dan anggaran;
  2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Menyusun  dan  menetapkan  tata  kerja  KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
  4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
  6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan  pedoman  dari  KPU  dan/atau  KPU Provinsi;
  7. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Memutakhirkan  data  Pemilih  berdasarkan  data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:

    1)    Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

           Daerah;

    2)    Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan

    3)    Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

  9. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil   Gubernur  dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
  10. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
  11. Menetapkan  dan  mengumumkan  hasil  rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota  berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten;
  12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada  saksi  peserta  Pemilihan,  Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
  13. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  14. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
  15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
  17. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten,  dan  pegawai  sekretariat  KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan  berdasarkan  rekomendasi  Panwaslu Kabupaten dan/atau  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
  18. Melaksanakan  sosialisasi  penyelenggaraan  Pemilihan dan/atau  yang  berkaitan  dengan  tugas  KPU Kabupaten kepada masyarakat;
  19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
  20. Melakukan  evaluasi  dan  membuat  laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
  21. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten; dan
  22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

     Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

     Daerah berkewajiban:

  1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
  3. Menyampaikan  semua  informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  4. Melaporkan  pertanggung jawaban  penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  5. Menyampaikan  laporan  pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  6. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola  barang  inventaris  KPU Kabupaten berdasarkan  peraturan perundang-undangan;
  7. Menyampaikan  laporan  periodik  mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan  KPU  Provinsi  serta  menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
  8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten;
  9. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
  10. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.