Perubahan Jadwal Tahapan Seleksi PPK dan PPS    Daftar Partai Politik yang Menyerahkan Syarat Dukungan Keanggotaan   
Minggu, 17 September 2017 - 21:09:30 WIB
MENAKAR PERMASALAHAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019
Diposting oleh : Administrator
Kategori: OPINI - Dibaca: 521 kali

MENAKAR PERMASALAHAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditetapkan,masyarakat seharusnya sejak dini diberikan pemahaman yang utuh terhadap mekanisme penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 mendatang, hal ini mengingat Pemilu kali ini menghadirkan varian surat suara yang lebih banyak dari Pemilu sebelumnya. Sejak kurun waktu Pemilu pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 (dasar hukum penyelenggaraan UU Nomor 7 Tahun 1953), Pemilu yang akan datang merupakan Pemilu pertama kali yang dilaksanakan dengan 5 (lima) varian surat suara. Meski, masyarakat pemilih dalam Pemilu 2009 dan 2014 telah dihadapkan dengan 4 (empat) jenis varian surat suara yang relatif besar ukurannya, namun masyarakat tetap penting untuk diberikan pemahaman tentang mekanisme pemberian suara pada Pemilu 2019 yang akan datang. Setidaknya ada dua hal penting yang ingin dicapai dalam proses pemberian pemahaman tersebut, yakni meningkatkan partisipasi pemilih dan menekan invalid vote.

Jumlah Pemilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara)

Setiap penyelenggaraan Pemilu memiliki ketentuan yang berbeda-beda terkait dengan jumlah pemilih di TPS, tahun 2014 pada pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD jumlah maksimal Pemilih di TPS sebanyak 500 orang, sedangkan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 800 orang pemilih. Begitupun dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah selama ini paling banyak 800 pemilih.

Ketentuan yang mengatur jumlah maksimal pemilih ini juga tidak luput diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam UU tersebut mengatur jumlah maksimal pemilih sebanyak 500 pemilih. Meskipun tidak ada yang salah dalam pengaturan ini, namun patut menjadi bahan diskusi apabila nantinya dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 menjadikan angka 500 sebagai jumlah maksimal pemilih dalam setiap TPS.

Kebutuhan Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan dengan system Proporsional Terbuka dan diselenggarakan serentak dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan asumsi:

-       Jumlahpartaipolitiksebanyak 12;

-       JumlahcalonAnggota DPD sebanyak 40 orang;

-       JumlahPasanganCalonPresidendanWakilPresidensebanyak3 pasangan calon;

-       Jumlahpemilih 500 orang, dengan tingkat partisipasi masyarakat 80%.

  1. A.   PemungutanSuara:

1)   Pemilihan dengan system proporsinoal terbuka akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menentukan pilihan bagi pemilih, hal ini disebabkan karena lebar surat-suara yang harus memuat gambar partai politikdan namacalon:

2)   Waktu ideal pemilih menggunakan hak pilihnya dengan 5 (lima) surat suara yang berbeda adalah2,5 (dua setengah) menit di bilik suara, dengan asumsi 30 (tiga puluh) detik masing-masing surat suara, ditambah dengan 2,5(dua setengah) menit dalam fungsi pelayanan sejak mendaftar sampai dengan mencelupkan tinta;

3)   Sehingga apabila pemungutan suara dilaksanakan dengan 500 pemilih dengan 4 (empat) bilik dan rata-rata tingkat Partisipasi Pemilih sebesar 80%maka waktu yang dibutuhkan+ 11 jam dengan perhitungan:

-       400 pemilih x 5 menit : 4 bilik = 500 menit = +8 Jam

4)   Apabila pemungutan suara dimulai pukul 07.00 maka berakhir pada pukul 15.00

  1. B.   Penghitungan Suara:

1)  Proses penghitungan suara jika dilakukan terhadap 5 jenis surat suara membutuhkan waktu selama 1 menit, dengan asumsi proses pembukaan surat suara sampai dengan penyebutan hasil coblosan masing-masing 12 detik/ surat suara. Sehingga waktu total yang dibutuhkan untuk menghitung 2000 surat suara(parmas 80%) adalah:

  • 2000 suratsuara x 12 detik = 400 menit = + 6 Jam

2)  Apabila penghitungan suara dimulai pada pukul 15.00 maka akan selesai pada pukul 21.00;

  1. C.   Proses pengisian formulir:

Jumlah formulir (dengan asumsi):

1)   Model C             : 2 lembar (Pileg dan Pipres)

2)   Model C1          : 2 Lembar (Pileg dan Pilpres)

3)   Lampiran Model C1     :

  • DPR  : 6 lembar x 16 salinan (1 hologram, 12 parpol, 1 panwas, 1 diumumkan, 1 discan) = 96 lembar
  • DPD  : 13 lembar x 44 salinan (1 hologram, 40 calon DPD, 1panwas, 1 diumumkan, 1 discan)= 572 lembar
  • DPRD Provinsi        : 6 lembar x 16 salinan (1 hologram, 12 parpol, 1 panwas, 1 diumumkan, 1 discan) = 96 lembar
  • DPRD Kabupaten/ Kota : 6 lembar x 16 salinan (1 hologram, 12 parpol, 1 panwas, 1 diumumkan, 1 discan)         = 96 lembar

4)   Total waktu yang dibutuhkan:

  • 864 lembar x 1 menit         = 864 menit : 60 = 14, 4 Jam apabila penulisan dilakukan oleh satu orang petugas KPPS
  • Apabila penulisan dilakukan oleh 7 orang Petugas KPPS maka waktu yang dibutuhkan+ 2 jam

5)   Apabila pengisian formulir dimulai pada pukul 21.00 maka selesai dilaksanakan pada pukul 23.00, dan kotak baru dapat disampaikan selepas pukul 23.00 ke Kecamatan.

Alternatife Solusi

Melihat durasi waktu yang panjang tersebut, serta proses yang begitu kompleks sangat memungkinkan terjadi permasalahan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun proses pengisian formulir. Hal ini harus menjadi perhatian khusus KPU Kabupaten/ Kota sebagai penyelenggara Pemiludi tingkat paling bawah. Paling tidakada beberapa alternatife solusi sebagai antisipasi atau sedikit meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara.

  1. Pengurangan Jumlah Maksimal Pemilih Dalam 1 (satu) TPS;

Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 350 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menerangkan bahwa jumlah maksimal pemilih 500 (lima ratus) orang, ini artinya KPU berhak menentukan batas minimal dan batas maksimal yang disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

  1. Penambahan Jumlah Bilik Suara di TPS;

Antisipasi lainnya adalah dengan menambah jumlah bilik suara, penambahan jumlah bilik suara dapat mengurangi waktu tunggu pemilih dalam menggunakan hak pilih di TPS. Pada Pemilu maupun Pemilihan sebelumnya dibatasi dengan jumlah maksimal bilik 4 (empat) buah.

  1. Peningkatan Kapasitas Petugas KPPS;

Pada saat proses pemungutan suara, praktis yang bekerja secara administratif hanya petugas KPPS 1 s/ 5, sedangkan 2 (dua) petugas lainnya bekerja secara teknis yakni menjaga kotak/ mengarahkan pemilih agar tidak salah dalam memasukkan surat suara dan mencelupkan jari pemilih ke dalam tinta. Sedangkan untuk Pemilu serentak tahun 2019 kali ini, proses administrasi pengisian formulir agar dapat dilaksanakan dengan cepat membutuhkan tenaga yang banyak, dengan kata lain seharusnya seluruh petugas KPPS cakap dalam tata administrasi khususnya melakukan pengisian formulir. Ke depan bimbingan teknis terhadap penyelenggara Pemilu khususnya petugas KPPS harus dilibatkan seluruhnya.

  1. Sosialisasi Masive Terhadap Pemilih;

Selama ini salah satu proses pendidikan pemilih yang paling banyak digunakan adalah sosialisasi, baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik. Namun yang jarang dilakukan adalah sosialisasi berkenaan dengan tata cara mencoblos yang benar. Masyarakat pemilih seharusnya tidak hanya diajak untuk aktif datang ke TPS, namun juga perlu dijelaskan secara gamblang proses di belakang bilik.

 

Jumlah Dan Kebutuhan Waktu Ideal

Dengan pertimbangan tersebut diatas maka jumlah pemilih yang mendekati ideal dalam 1 (satu) TPS paling banyak 300 pemilih dengan 5 bilik suara.

1)  Apabilapemungutansuaradilaksanakandenganjumlahpemilih 300 pemilihdibutuhkanwaktu:

  • 300 pemilih x 5menit : 5 bilik = 5 Jam (masih dalam range pukul 07.00 /d 13.00 yakni 6 jam)

2)  Penghitungansuara:

  • 1500 suratsuara x 12 detik = 300 menit = 5 Jam

3)  PengisianFormulir:

  • 864 lembar x 1 menit  = 864 menit : 60 = 14, 4 Jam apabilapenulisandilakukanolehsatu orang petugas KPPS, sedangkan pabilapenulisandilakukanoleh 7 orang Petugas KPPS makawaktu yang dibutuhkan+ 2 jam

4)  Total waktu yang dibutuhkan13 Jam, apabilapemungutansuaradilaksanakanpadapukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00, makakeseluruhan prosessampaidenganpengiriman kotaksuarake Kecamatansekitarpukul 20.00, padahari yang sama.

 

Implikasi dari Pemekaran TPS

Dari seluruh alternatif solusi diatas tentunya masing-masing juga memiliki implikasi yang berimbas pada membengkaknya anggaran, resiko klasik memang. Namun, inilah Demokrasi, bukan Monarki, tidak ada demokrasi murah. Meskipun sampai ada istilah “Pemilu di Indonesia adalah Pemilu yang paling rumit di dunia dan akhirat”, saya yakin masih banyak solusi untuk membuat Penyelenggaraan ini menarik untuk masyarakat. Mari kita songsong Pemilu Serentak 2019 dengan penuh optimistis.

 

 

 

Nursahid Agung Wijaya

Fungsional Umum di KPU Kabupaten Wonogiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)